Peran DJP dalam Pengelolaan Pelaporan Piutang Tak Tertagih

1 Juli 2024 oleh
Peran DJP dalam Pengelolaan Pelaporan Piutang Tak Tertagih
Rina Arista Putri

Dalam menjalankan operasional bisnis, seringkali perusahaan menghadapi masalah piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah jumlah uang yang diharapkan diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau debitur, tetapi pada kenyataannya tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan berbagai upaya penagihan. Untuk mengurangi beban pajak yang timbul akibat piutang tak tertagih, perusahaan harus melaporkan daftar piutang ini ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Artikel ini akan membahas peran DJP dalam pengelolaan pelaporan piutang tak tertagih dan bagaimana prosedurnya.

Pelaporan piutang tak tertagih kepada DJP sangat penting karena memungkinkan perusahaan untuk mengakui kerugian piutang tersebut sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dengan demikian, beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dapat dikurangi. Proses ini juga membantu DJP dalam memantau dan memastikan bahwa pelaporan keuangan perusahaan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.


Pelaporan piutang tak tertagih diatur dalam beberapa peraturan perpajakan di Indonesia. Salah satu dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021, yang memberikan pedoman mengenai tata cara pelaporan piutang tak tertagih dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Untuk melaporkan piutang tak tertagih ke DJP, perusahaan harus mencantumkan informasi berikut dalam pelaporannya:

  • Nama dan alamat debitur.
  • Nomor identitas debitur (jika ada).
  • Tanggal jatuh tempo piutang.
  • Besaran piutang yang tak tertagih.
  • Upaya penagihan yang telah dilakukan oleh perusahaan.


Piutang tak tertagih dapat diakui jika sudah dilakukan upaya penagihan maksimal tetapi tidak berhasil, termasuk piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 6 bulan dan tidak ada harapan untuk ditagih.

Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk melaporkan piutang tak tertagih kepada DJP:

  1. Pengumpulan Dokumen Pendukung: Perusahaan harus mengumpulkan semua dokumen yang menunjukkan upaya penagihan telah dilakukan, seperti surat penagihan, perjanjian pembayaran, dan bukti korespondensi dengan debitur.
  2. Penyusunan Daftar Piutang Tak Tertagih: Susun daftar piutang tak tertagih yang mencakup semua informasi yang diperlukan seperti nama dan alamat debitur, nomor identitas debitur, tanggal jatuh tempo piutang, besaran piutang, dan upaya penagihan.
  3. Pelaporan Melalui SPT Tahunan PPh: Laporan piutang tak tertagih harus disertakan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Pastikan semua informasi dan dokumen pendukung dilampirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Pengajuan ke DJP: Kirimkan SPT Tahunan PPh beserta daftar piutang tak tertagih dan dokumen pendukung ke DJP. Pastikan untuk menyimpan salinan semua dokumen yang telah dikirimkan.


Manfaat Pelaporan Piutang Ta​k T​ertagih
  1. Pengurangan Beban Pajak
    Dengan melaporkan piutang tak tertagih, perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar, karena kerugian piutang diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
  2. Transparansi Keuangan
    Pelaporan piutang tak tertagih meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan, sehingga DJP dapat memantau kondisi keuangan perusahaan dengan lebih akurat.
  3. Kepatuhan Perpajakan
    Melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan DJP menunjukkan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, yang dapat menghindarkan perusahaan dari sanksi administratif.

Jika perusahaan tidak memenuhi syarat-syarat pelaporan atau tidak melaporkan piutang tak tertagih, DJP dapat mengenakan sanksi administratif. Selain itu, piutang yang tidak dilaporkan dengan benar akan tetap dikenai PPh sesuai dengan tarif yang berlaku, yang berarti perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajaknya.


Pelaporan piutang tak tertagih kepada DJP adalah langkah penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dengan memenuhi semua persyaratan dan prosedur yang berlaku, perusahaan dapat mengakui kerugian piutang sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga membantu meringankan beban keuangan.

Jika Anda membutuhkan bantuan dalam proses pelaporan piutang tak tertagih atau konsultasi perpajakan lainnya, perusahaan AMZ adalah mitra yang tepat. AMZ menyediakan layanan konsultasi perpajakan yang komprehensif untuk membantu Anda mematuhi peraturan perpajakan dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan perusahaan. Dengan dukungan profesional dari AMZ, Anda dapat memastikan bahwa semua aspek perpajakan Anda dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hubungi AMZ sekarang dan optimalkan strategi perpajakan Anda dengan konsultasi yang terpercaya.

Peran DJP dalam Pengelolaan Pelaporan Piutang Tak Tertagih
Rina Arista Putri 1 Juli 2024
Share post ini
Label