Kriteria Penentuan Domisili Pajak: Pentingnya Asas Domisili

4 Juli 2024 oleh
Kriteria Penentuan Domisili Pajak: Pentingnya Asas Domisili
Rina Arista Putri

Penentuan domisili pajak adalah aspek penting dalam sistem perpajakan suatu negara. Domisili pajak menentukan kewajiban perpajakan seseorang atau badan hukum, termasuk jenis penghasilan yang harus dilaporkan dan pajak yang harus dibayar. Di Indonesia, penentuan domisili pajak didasarkan pada beberapa asas utama, seperti asas domisili dan asas sumber. Artikel ini akan membahas kriteria penentuan domisili pajak dan pentingnya asas domisili dalam sistem perpajakan.


Domisili pajak adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan tetap wajib pajak yang menjadi dasar penentuan kewajiban perpajakan. Domisili pajak digunakan oleh otoritas pajak untuk menentukan apakah seseorang atau badan hukum harus melaporkan seluruh penghasilan globalnya atau hanya penghasilan yang bersumber dari dalam negeri. Asas-asas dalam Penentuan Domisili Pajak:

1. Asas Domisili (Domicile Principle)

Asas domisili menetapkan bahwa wajib pajak dikenakan pajak berdasarkan tempat tinggal atau kedudukannya di suatu negara. Artinya, wajib pajak yang berdomisili di Indonesia harus melaporkan seluruh penghasilan, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri.

2. Asas Sumber (Source Principle)

Asas sumber menetapkan bahwa wajib pajak dikenakan pajak berdasarkan sumber penghasilan yang diperoleh dari suatu negara, tanpa memandang tempat tinggalnya. Misalnya, penghasilan yang diperoleh dari sumber di Indonesia oleh wajib pajak luar negeri dikenakan pajak di Indonesia.


Untuk menentukan domisili pajak seseorang atau badan hukum di Indonesia, otoritas pajak menggunakan beberapa kriteria:

1. Bertempat Tinggal di Indonesia

Wajib pajak orang pribadi dianggap berdomisili di Indonesia jika mereka memiliki tempat tinggal di Indonesia. Tempat tinggal ini dapat berupa rumah, apartemen, atau tempat tinggal permanen lainnya.

2. Berada di Indonesia Lebih dari 183 Hari

Jika seseorang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, mereka dianggap berdomisili di Indonesia. Ini termasuk baik kehadiran berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

3. Berniat untuk Bertempat Tinggal di Indonesia

Seseorang yang berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia juga dianggap berdomisili di Indonesia. Niat ini bisa ditunjukkan dengan memiliki tempat tinggal tetap, keluarga di Indonesia, atau kegiatan bisnis di Indonesia.

4. Didirikan atau Berkedudukan di Indonesia

Wajib pajak badan dianggap berdomisili di Indonesia jika mereka didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Ini mencakup perusahaan, organisasi, atau badan hukum lainnya yang memiliki kantor pusat atau kegiatan utama di Indonesia.


Domisili pajak menentukan apakah wajib pajak harus melaporkan seluruh penghasilannya secara global (Worldwide Income) di Indonesia atau hanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Indonesia menganut konsep pemajakan global untuk wajib pajak dalam negeri, yang berarti seluruh penghasilan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dikenakan pajak di Indonesia. Untuk wajib pajak luar negeri, Indonesia menganut konsep pemajakan teritorial, yang berarti hanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang dikenakan pajak.

Indonesia telah menandatangani P3B dengan banyak negara untuk menghindari pajak berganda atas penghasilan yang sama. P3B juga membantu menentukan negara mana yang berhak mengenakan pajak atas penghasilan tertentu berdasarkan domisili pajak wajib pajak. Perjanjian ini penting untuk mencegah wajib pajak dikenai pajak dua kali atas penghasilan yang sama di dua negara berbeda.


Faktor-faktor yang menentukan domisili pajak seseorang meliputi:

  • Tempat Tinggal Permanen: Tempat di mana seseorang memiliki tempat tinggal tetap.
  • Pusat Kepentingan Vital: Tempat di mana seseorang memiliki hubungan pribadi dan  ekonomi yang lebih dekat, seperti keluarga atau bisnis.
  • Tempat Biasa Tinggal: Tempat di mana seseorang biasanya tinggal.

Bukti dokumentasi seperti KTP, paspor, visa, dan perjanjian sewa tempat tinggal dapat digunakan untuk menentukan domisili pajak.


Penentuan domisili pajak berdasarkan asas domisili memiliki dampak signifikan terhadap kewajiban perpajakan seseorang atau badan hukum. Dengan memahami kriteria penentuan domisili pajak, wajib pajak dapat memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari sanksi akibat ketidakpatuhan.

Jika Anda memerlukan bantuan dalam menentukan domisili pajak atau membutuhkan konsultasi pajak yang komprehensif, perusahaan AMZ adalah mitra yang tepat untuk Anda. AMZ menyediakan layanan konsultasi perpajakan yang profesional dan terpercaya, membantu Anda menavigasi kompleksitas peraturan pajak dan memastikan kepatuhan yang optimal. Dengan dukungan dari tim ahli AMZ, Anda dapat fokus pada pertumbuhan bisnis Anda tanpa harus khawatir tentang aspek perpajakan. Hubungi AMZ sekarang untuk konsultasi lebih lanjut dan pastikan bahwa semua kewajiban perpajakan Anda dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.




Kriteria Penentuan Domisili Pajak: Pentingnya Asas Domisili
Rina Arista Putri 4 Juli 2024
Share post ini
Label